PENGELOLAAN SAMPAH - MAKIN BAIK, TETAPI BELUM MEMADAI
Kompas, Selasa, 1 Februari 2019

Pengelolaan sampah di kawasan perkotaan Jabodetabek diakui telah menunjukkan kemajuan. Kepedulian semua pihak, dari warga hingga pemerintah dan pihak swasta, makin tinggi. Adopsi teknologi dilakukan agar pengolahan sampah makin efektif. Namun, sejauh ini terobosan yang dilakukan baru memtik sedikit sukses. Masalah besar sampah masih jauh dari selesai.

Hari Peduli Sampah diperingati pada Kamis (21/2/2019). Hari itu tepat 14 tahun pasca-longsornya bukit sampah Leuwigajah, Kota Cimahi, Jawa Barat, yang menewaskan lebih dari 130 orang. Kejadian itu membuka mata tentang pentingnya pengelolaan sampah yang tepat, terutama realisasi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan serta aman bagi masyarakat.

Di Ibu Kota, kini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggenjot pembenahan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang miliknya yang berada di Kota Bekasi . Selain itu, pembangunan pengolahan sampah di dalam kota atau intermediate treatment facility (ITF) juga ditargetkan segera terealisasi.

Di kota Tangerang, sampah dari rumah tangga dan pasar diangkut serta dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Rawa Kucing, Kedaung Wetan, Neglasari, Kota Tangerang, Banten. Tempat ini sudah ada sejak tahun 2003, tetapi baru tertata mulai tahun 2014.

Awalnya lahan di TPA hanya 20 hektar, lalu dikembangkan menjadi 32 hektar setelah dilakukan pembebasan lahan (Kepala Unit Pelaksanaan Teknis-UPT Rawa Kucing, Diding Sudirman dan Kepala Tata Usaha UPT TPA Rawa Kucing, Marsan-Senin, 18/2).

Kota Tangerang boleh berbangga dengan TPA-nya itu. Sekitar 15 ha dari total luas lahan untuk tempat penampungan sampah, 2 ha untuk penghijauan, 7 ha untuk pusat pembangkit listrik tenaga sampah, serta sisanya untuk pemrosesan akhir sampah, seperti pembuatan kompos, kolam air lindi dan resapan, juga pembibitan.

Pada tahun 2014 dan 2015 kawasan TPA ini mulai ditata dengan menghadirkan taman. Sekarang, kawasan ini hijau rindang, dan sejuk. Tidak kotor, tidak kumuh, dan tidak bau lagi. Enak dipandang mata.

Pemerintah Kota Tangerang juga menjadikan TPA Rawa Kucing sebagai tempat wisata da rekreasi. Pada tahun 2018, jumlah pengunjug dalam seminggu mencapai 4.000 orang.    

Di Kota Bekasi, sejak kontrak pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di  TPA Sumur Batu ditandatangani pada tahun 2016, pembangkit akhirnya melalui uji coba. Uji coba pembangkit listrik dilakukan nonstop dari Selasa (5/2) hingga Rabu (6/2) Uji coba dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup,Laboratorium Daerah, dan PT Nusa Wijaya Abadi sebagai pengembang PLTSa. Pihak laboratorium daerah mengambil hasil uji coba untuk menilai kelayakan operasional alat dan keamanan lingkungan.

Bebaerapa aspek dalam uji coba itu melebihi ekspektasi. Sebagai contoh, sampah digunakan 3,3 ton per jam, melampaui target yang besarnya 2,3 ton sampah per jam. Dalam uji coba selama 24 jam itu, berhasil memproduksi lisrik 1,5 megawatt (Presiden Direktur PT. Nusa Wijaya Abadi, Tenno Sujarwanto). 

Sukses kecil ini masih butuh pembuktian selanjutnya untuk dapat memastikan bisa tidaknya realisasi program PLTSa dilakukan.

Depok dan Tangsel
Langkah maju para tetangganya ternyata belum berpengaruh pada kota Depok. Pada tahun 2018, Depok gagal meraih Piala Adipura, karena sistem buruk pengelolaan sampah di TPA Cipayung. Tahun ini Depok berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk pembinaan mekanisme pengelolaan sampah di Cipayung.

Selama ini TPA Cipayung masih menggunakan sistem open dumping atau pembuangan tanpa perlakuan lebih lanjut. Padahal, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah mengharuskan rehabilitasi TPA terbuka atau opern dumping menjadi controlled landfill (sampah dipadatkan) atau sanitary landfill (sampah diuruk). TPA Cipayung juga sudah masuk kategori melebihi kapasitas. (Kepala UPT TPA Cipayung, Ardan Kuriawan).

Pengelolaan TPA Cipeucang, Jalan Kapling Nambo, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten juga masih tertinggal.Sejauh pengamatan. di awal Ferbruari 2019, kawasan TPA Cipeucang tidak terawat baik. Kesan kumuh, kotor, dan bau melekat dari TPA tersebut. Ada sedikit perubahan di kawasan itu, seperti taman di bagian depan dan tembok yang membatasi kawasan perkantoran dengan lahan kosong di depannya.  Menurut rencana, di lahan kosong depan ini akan dibangun PLTSa. Diharapkan secepat mungkin segera dibangun agar persoalan sampah di Tangsel teratasi.

Tidak sembarang orang yang bisa masuk ke tempat penampungan sampah di Cipeucang. "Hanya petugas dan truk yang bisa masuk ke dalam. Harus minta izin dahulu ke UPT. Pintu masuk dijaga oleh tiga orang . Setiap truk masuk tidak terlihat mereka harus menimbang sampah yang dibawa. Petugas hanya mencatat dan truk masuk. Dalam sehari ada sekitar 90 rit truk sampah masuk ke TPA ini. Truk mengangkut sekitar 300 ton sampah yang belum diolah dan dipisahkan. Sampah dari 54 kelurahandi tujuh kecamatan.

Selama ini TPA Cipeucang tidak maksimal untuk dapat menampung 800 ton per hari sampah rumah tangga dan industri yang tertampung hanya sekitar 300 ton per hari. (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, Toto Sudarto).

Sembarangan 
Tangerang Selatan memang masih berkutat dengan sampah yang tidak terkelola. Salah satunya terlihat di kawasan rel kereta api, dekat Stasiun Sudimara, Jombang, Ciputat. Kawasan ini sudah berpuluh tahun menjadi tempat pembuangan sampah tidak resmi. Menurut warga setempat, selama ini tidak ada petugas yang mengangkut sampah di tempat itu karena terkendala akses jalan.

Jarak lokasi sampah dari Stasiun Sudimara sekitar 400 meter ke arah Serpong. Area pembuangan memanjang mencapai 200 meter. Tinggi sampah mencapai 1 meter dengan lebar 10-15 meter. Di titik itu terdapat palng pengumuman dari PT Kereta Api Indonesia (KAI), " Dilarang mebuang sampah di sekitar jalur kereta api. 

MAGOT MENGATASI SAMPAH ORGANIK

Ester Lince Napitupulu
Harian Kompas, Kamis, 21 Februari 2019

Tahun 2009 Melta Rini Fahmi (42) bersama peneliti asal Perancis Saurin Hem mendapatkan paten internasional untuk penelitian magot buat pakan ikan di Indonesia. Rini dikenal sebagai peneliti di bidang genetika molekuler. Kini, dia lebih banyak disebut sebagai peneliti magot

Magot memang belum dikenal secara luas. Bahkan, magot lebih dipahami oleh masyarakat awam sebagai belatung menjijikkan serta sumber penyakit. Padahal, magot mempunyai banyak manfaat, salah satunya mengatasi masalah sampah yang bisa menambah nilai ekonomis.

Secara tegas, Rini mengatakan magot berbeda dengan belatung. Magot merupakan larva serangga Hermetia illucens atau lebih dikenal dengan Black Soldier Fly (BSF). Sementara yang lazim dikenal sebagai belatung atau dalam bahasa Inggris maggot, merupakan larva serangga Diptera (Haasbroek, 2016). 

Belatung untuk sebutan larva housefly atau lalat rumah berperan sebagai vektor penyakit. Sebaliknya, magot sebagai agen perombak atau kompos material organik yang dalam waktu singkat dapat meningkatkan kesuburan tanah. 

Rini mempopulerkan nama magot untuk membedakan larva BSF dengan belatung. " Supaya tidak lagi salah, akhirnya saya pakiai saja sebutan larva  BSF dengan magot (hanya satu g) supaya orang paham bedanya dengan belatung" kata Rini.

Meskipun di Indonesia magot belum dioptimalkan dalam skala industri ataupun untuk pengelolaan sampah, Rini tak menyerah. "Hati nurani saya tidak bisa diam ketika mengetahui pelaku industri yang bergerak di magot ada banyak kendala yang perlu dukungan kebijakan dari pemerintah. Saya selalu mengajak para pelaku di industri magot untuk berhimpun membentuk asosiasi agar pemerintah bisa melihat potensi magot untuk Indonesia," papar Rini.

Rini menyambut gembira inovasi magot yang akhirnya didukung untuk masuk skala industri melalui kegiatan insentif inovasi industri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Magot untuk pakan ikan sudah diluncurkan sebanyak tiga jenis, yaitu Magfree (untuk pertumbuhan ikan), Magkrispy (pakan ikan induk), dan MagGranul (pakan benih ikan).

Tidak sengaja

Rini mengisahkan tertarik meneliti magot berawal dari identifikasi yang keliru. Pengembangan magot sebenarnya tidak disengaja. Ini dimulai dari adanya kerjasama penelitian Indonesia-Perancis untuk mengembangkan pakan ikan alternatif pada tahun 2005. 

"Peneliti asing yang bekerjasama dengan kami bilang mau mencoba pakan ikan dengan memproduksi belatung yang disebutkannya maggot. Penelitian pun mengarah ke sana. Yang meneliti sampai muntah-muntah karena bau busuk dari bangkai", tutur Rini.

Penelitian untuk menghasilkan magot, yang semula disebut belatung, awalnya dikembangkan dari bungkil kelapa sawit yang ketika itu harganya rendah sehingga tak dimanfaatkan. Bungkil kelapa sawit pun difermentasi dengan bakteri yang diambil dari hewan ruminansia untuk mendegradasi bungkil. Akan tetapi cara itu tidak berhasil.

Bungkil yang difermentasi pun terlupakan lama. Para peneliti tertarik lagi untuk melihat bungkil karena penasaran dengan burung yang mematok bungkil. Ternyata di bungkil itu banyak belatung. "Peneliti Perancis itu bilang, ini yang dia cari yang pernah ditemuinya di Afrika," kata Rini.

Belatung pun ditunggu hingga menjadi serangga. Rini membawa serangga untuk diidentifikasi di Institut Pertanian Bogor, tetapi belum pernah ada pihak yang melakukan riset dengan serangga tersebut.

"Penelitian tentang serangga Hermetia Illucens (lalat tentara hitam) sudah ada saat itu di dunia. Namun, belum ada yang sampai pada memanfaatkan untuk menghasilkan pakan ikan. Di Indonesia sudah bisa produksi masal magot untuk pakan. Karena itulah diajukan paten internasional. Kebetulan dapat dukungan dari Perancis," kata Rini.    

Penelitian soal magot sempat terhenti karena Rini melanjutkan kuliah doktor dan kemudian riset di Perancis. "Sebenarnya saya enggak enak jika ditulis kepakaran tentang magot. Lama-lama kepakaran saya di bidang genetika molekuler semakin hilang," ujar Rini smbil tertawa.

Rini memiliki publikasi ilmiah internasional di bidang genetika molekuler dan pengajar di beberapa perguruan tinggi negeri. Risetnya di bidang genetika molekuler juga punya dampak besar pada pemetaan distribusi ikan sidat secara molekuler pertama di Indonesia dan DNA barcoding ikan-ikan dari lahan gambut.

Pada tahun 2013, Rini menghidupkan kembali penelitian magot yang sempat mati suri. Namun, dia mengalihkan pengembangan magot ke sampah organik yang selalu tersedia dan lebih murah. 

"Sampah organik ini masih punya nutrisi yang bisa dimakan untuk ikan dan ternak lainnya. Dengan biokonversi memakai telur serangga BSF, sampah yang menggunung lebih mudah diubah menjadi magot dan kompos. Jadi, sekaligus mengatasi masalah lingkungan," kata Rini yang kemudian kembali mematenkan metode kultur larva BSF secara nasional.

Rini mengatakan, masalah pakan ikan yang mahal sering dikeluhkan pembudidaya ikan. Rini pun tertantang untuk mengembangkan magot sebagai pakan ikan yang murah dan bernutrisi tinggi.

Uji coba berjalan di Balai Riset Budidaya Ikan Hias di Depok bekerjasama dengan Pemerintah Kota Depok. Sampah organik dikirim ke balai untuk dijadikan makanan magot. Dalam hitungan hampir dua minggu, gunungan sampah organik ludes. Magot bisa dipanen untuk menjadi pakan ikan, baik yang masih hidup maupun diolah. Sisa sampah menjadi kompos yang halus. Meskipun menjadi tempat pembuangan sampah organik, lingkungan sekitar balai tidak bau.

"Di dunia global, soal lingkungan, termasuk terkait sampah, mejadi perhatian. Saya merasa, bekerja ramai-ramai itu enak. Peneliti tidak masanya bekerja sendiri, tetapi bekerjasama dengan banyak pihak termasuk industri. Sebagai peneliti, saya merasa bahagia jika hasil riset saya membuat orang lain lebih baik dan bahagia," kata Rini.

Rini berharap semakin banyak peneliti yang berpartisipasi dalam pengembangan magot. Potensi magot bukan hanya untuk pakan ikan, melainkan bisa juga untuk peternakan dan pertanian. Selain tentu saja untuk pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dengan investasi yang lebih murah.

"Saya berharap inovasi ini lebih cepat sampai ke masyarakat dan berdampak signifikan.Pemerintah juga semestinya mulai memartabatkan masyarakatnya untuk mendukung pengelolaan sampah dengan biokonversi yang memanfaatkan magot," kata Rini.  . . 

 
Meita Rini Fahmi

 Lahir          : 11 Juni 1976
Pendidikan::
- S 1 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB (1999)
- S 2 Aquatic Science IPB (2004)
- S 3 Departemen Biologi IPB (2013)

Paten:
- Paten internasional produksi serangga hidup mini larva dan digunakan untuk pakan ikan (Rini dan  
  Saurin Hem)
- Paten nasional metode kultur larva BSF untuk agen biokonversi sampah organik dan pakan ikan 
  (Rini dan Urip)

Penghargaan:
- Peneliti Terbaik lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (2007)
- Satya Lencana Wirakarya dari Presiden RI (2017):

PENGELOLAAN SAMPAH-TIMBULAN SAMPAH PLASTIK BERKURANG
Harian Kompas, Kamis, 21 Februari 201

Upaya pemilahan dan pengelolaan sampah melalui bank sampah berkontribusi besar mengurangi timbulan sampah, terutama sampah plastik.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merilis data terbaru yang menyebutkan persentase komposisi sampah plastik tahun 2018 mencapai 15 persen. Angka ini berkurang satu persen dari tahun 2017. 

Meskipun hanya satu persen, jika dikorelasikan dengan timbulan sampah yang mencapai 65,7 juta ton pada tahun 2018, jumlahnya menjadi besar. Penurunan timbulan samaph plastik ini diperoleh melalui kerja keras berbagai pihak, dengan kontribusi terbesar dari bank-bank sampah yang kini mencapai 7.488 unit. 

Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Novrizal Taher, Rabu (20/2/2019), di Jakarta, mengatakan, komunitas-komunitas bank sampah mengumpulkan plastik yang bernilai jual dan bisa didaur ulang dari rumah tangga-rumah tangga. Upaya ini mencegah plastik terlepas ke lingkungan ataupun tempat pemrosesan akhir (TPA).

Sesuai data KLHK, dari total timbulan sampah, hanya 63 persen yang masuk ke TPA dan hanya sekitar 10 persen yang didaur ulang. Sisanya terbuang ke alam, termasuk ke laut. Dalam catatan Kementerian Koordinator Kemaritiman, penambahan sampah mencapai 38 juta ton per tahun dan terdapat 1,2 juta ton sampah plastik yang terbuang ke laut.

Mengurangi sampah plastik bisa dilakukan oleh semua lapisan warga. Untuk ini, kebiasaan mengurangi penggunaan plastik harus terus ditumbuhkan.     

Dalam kunjungan kerja ke Ambon, Rabu, Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama para isteri menteri yang tergabung dalam Organisasi Aksi Solidaritas Era OASE) Kabinet Kerja mengajak para ibu di Kota Ambon untuk terus melawan sampah plastik.

Iriana dan para ibu mengumpulkan sampah di Pantai Galala Hative Kecil (Gatik). Hadir pula Nyonya Retty Assegaf, isteri Gubernur Maluku. Mereka memungut aneka macam sampah mulai dari kain, kantong plastik, kemasan makanan-minuman, kabel hingga tali yang terbawa di laut. 

Iriana mengatakan, gerakan Indonesia bersih ini akan terus dilakukan, bukan hanya kegiatan satu hari. Selain mengumpulkan sampah, sosialisasi juga terus dilakukan ke berbagai organisasi dan lapisan masyarakat.

Menurunnya timbulan sampah ini merupakan khabar positif terkait dengan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) pada tanggal 21 Februari. Pertama kali , HPSN ditetapkan pada tahun 2005 tepat setelah terjadinya tragedi longsor sampah di TPA Leuwigajah, Cimahi, Jawa Barat. Pemerintah terus mendorong masyarakat-melalui bank sampah-dan pemerintah daerah untuk mengelola dan mengurangi sampah, terutama sampah plastik. 

Meskipun kontribusinya masih kecil, bank sampah berperan mengurangi timbulan sampah plastik.Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, misalnya, terdapat 442 bank sampah unit dan satu bank sampah induk. Dari total volume sampah di Banjarmasin yang mencapai 600 ton per hari, bank sampah baru bisa mereduksi sampah sekitar 0,3 persen per hari.

"Peranan bank sampah harus lebih dioptimalkan lagi"kata Koordinator Pemilahan dan Pemberdayaan Bank Sampah Induk Kota Banjarmasin, Atim Susanto. Setiap bank sampah diharapkan dapat mereduksi 100 kilogram sampah per hari. 

Kontribusi inisiatif daerah-daerah yang membatasi penyediaan kantong plastik sekali pakai di ritel jua masih kecil secara nasional. Jumlah daerah yang memiliki kebijakan tersebut baru 14 kabupaten/kota/provinsi dari 500 kabupaten/kota dam 34 provinsi. "Secara lokal terjadi penurunan berarti.Tetapi secara nasional masih belum signifikan"kata Novrizal.

Dia menyebutkan, pengurangan sampah pada tahun 2018 mencapai 2,76 persen dari 2,12 persen di tahun 2017. Dari sisi penanganan sampah, saat ini mencapai 68,13 persen. 

Angka pengurangan sampah masih jauh dari target yang dicantumkan dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga. 

Salah satu daerah yang gencar membatasi penggunaan kantong plastik adalah Banjarmasin. Setelah hampir tiga tahun menerapkan diet plastik di pasar moderen, baru-baru ini Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin mencanangkan gerakan membawa botol minuman (tumbler) dan gerakan membawa bakul purun (terbuat dari daun purun) pada saat berbelanja ke pasar tradisional. Penggunaan botol minuman diperkirakan mengurangi sekitar 1,2 ton sampah plastik per hari. 

Pemkot Jayapura juga membuat aturan pembatasan penggunaan kantong plastik Masyarakat dihimbau menggunakan tas noken pada saat belanja.        

PENGELOLAAN SAMPAH - PERITEL MODERN SIAPKAN KANTONG PLASTIK BERBAYAR
Harian Kompas, Selasa, 19 Februari 2019

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia dalam waktu dekat kembali memberlakukan program kantong plastik berbayar atau disebut kantong plastik tidak gratis. Hal itu sebagai kontribusi mereka membantu pencapaian target pemerintah dalam pengurangan sampah 30% pada tahun 2025. 

Program ini akan dijalankan pada daerah yang belum memiliki peraturan walikota/bupati atau peraturan gubernur tentang pembatasan kantong plastik. Kantong plastik tidak gratis (KPTG) yang diinisiasi Aprindo itu diharapkan mengulang sukses uji coba penerapan serupa pada tahun 2016 yang pada tiga bulan pertama penerapan mengurangi 25-30% penggunaan kantong plastik di gerai-gerai ritel moderen. 

Pemerintah pada saat ini giat mengurangi sampah plastik. Aprindo tertantang mendukung hal itu (Roy Mandey, Ketua Umum Aprindo-Senin- 18/Feb/2019 di Jakarta). Draft surat edaran akan dimatangkan dan secepatnya disosialisasikan.

Kebijakan serupa pernah diujicobakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada jaringan Aprindo di 27 daerah di Indonesia. Pada saat itu, Aprindo menarik diri dari pelaksanaan karena masalah di lapangan. Beberapa daerah menerbitkan peraturan daerah lebih progresif dari surat edaran uji coba dari KLHK dari sisi harga kantong plastik atau sanksi (Kompas, 1 Oktober 2016). 

Semua anggota Aprindo mengetahui rencana penerapan KPTG. Besaran harga kantong plastik belum diputuskan. Pada uji coba sebelumnya, konsumen membeli setiap kantong plastik seharga Rp. 200,-. Dengan penerapan KPTG, peritel mengubah kantong plastik sebagai barang dagangan sehingga ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

Koordinator Harian Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, Rahyang Nusantara menyambut baik inisiatif Aprindo mengaktifkan kembali kantong plastik berbayar. Direktur Pengelolaan Sampah KLHK Novrizal Tahar juga menyambut baik langkah peritel itu. Kalau ingin menerapkan kantong plastik berbayar, itu artinya dimungkinkan dan pada kenyataannya kantong plastik memang mereka beli.    

ELEKTRONIFIKASI RETRIBUSI CEGAH KEBOCORAN

Dwi Bayu Radius 

Harian Kompas, Senin, 11 Feburari 2019

Pemerintah Kabupaten Lebak menerapkan elektronifikasi retribusi di Pasar Rangkasbitung. Sistem itu pun mampu menekan potensi kebocoran retribusi dan meningkatkan penggunaan uang elektronik.

Wajah Tonie Hartono (38), agen elektronifikasi retribusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lebak, Banten, semringah saat berkeliling Pasar Rangkasbitung, Rabu (23/1/2019). Langkahnya mantap.

"Selamat pagi. Kumaha damang (bagaimana kabarnya)? Mau narik retribusi. Kartunya mana? Tolong disiapkan" ujar Tonie ramah kepada sejumlah pedagang. Tak sampai semenit, Tonie selesai menarik retribusi jasa umum tersebut dan pergi ke toko lain. Tonie terlihat akrab dengan para pedagang. 

"Kami seperti keluarga. Kalau mampir ke toko, saya ngobrol-ngobrol sedikit. Tanya, bagaimana? Sehat? Anaknya sudah sekolah atau belum?" ujarnya.

Tonie lantas mendatangi toko beras milik Andre Septian (29). Tangannya menggemang electronic data capture (EDC). Andre kemudian menyodorkan kartu Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) kepada Tonie.

"Ini mesin untuk menarik retribusi secara elektronik. Para pedagang tinggal menggesekan kartunya untuk membayar retribusi" ujarnya.

Setelah digesek, kartu tersebut dikembalikan kepada Andre. Tonie pun melanjutkan mendatangi pedagang lain.

Setiap hari, Tonie sudah tiba di Pasar Rangkasbitung sekitar pukul 7.30. Dia mulai menghampiri para pedagang sekitar pukul 10.00.

"Kalau terlalu pagi, para pedagang sibuk melayani pelanggan. Saya menarik retribusi dari 100 pedagang setiap hari," katanya. Ia biasanya menyelesaikan pekerjaan itu sekitar pukul 12.00. Selanjutya, dia turut memantau keamanan pasar hingga pukul 16.00. 

Retribusi yang ditarik Tonie tak lagi berupa uang tunai. Disperindag Kabupaten Lebak kini menerapkan elektronifikasi retribusi (e-retibusi). Retribusi itu dipungut dengan mesin merchant dan EDC.  

Fungsi merchant menarik retribusi saja. Sementara EDC, selain pembayaran retribusi, juga digunakan untuk pengisian saldo kartu Laku Pandai. Kartu itu dipegang para pedagang untuk membayar retribusi dengan mercahant dan EDC. 

Setiap hari, 10 agen elektronifikasi retribusi Disperindag Lebak menarik pungutan itu. Pada saat yang sama, mereka juga terus menyosialisasikan e-retribusi. 

Didukung

Pemberlakuan e-retibusi itu didukung pedagang Andre, misalnya, mendukung program itu dan memiliki kartu Laku Pandai sejal awal Desember 2018. Pedagang yang mengelola toko keluarganya itu tergerak memiliki kartu Laku pandai karena ingin mendorong penarikan retribusi menjadi lebih baik. Toko itu dibuka sejak 10 tahun lalu.

"Kemungkinan bocornya retribusi sehingga disalahgunakan bisa dikurangi," ucap warga Desa Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Lebak, itu. Andre menilai, pemberlakuan e-retribusi sebagai kemajuan pembayaran pungutan itu lebih praktis. 

Pedagang lain di Pasar Rangkasbitung, Yudi Haerudin (32) mengatakan, dia memiliki kartu Laku Pandai sejak pertengahan Desember 2018. "Saya ingin punya kartu itu supaya bisa mengikuti zaman. Pakai Kartu Laku Pandai lebih simpel", kata warga Desa Cisangu, Kecamatan Cibadak, Lebak, itu.

Dia tak perlu lagi mencari uang untuk membayar retribusi. Yudi memiliki dua toko alas kaki itu sudah berjualan di Pasar Rangkasbitung sejak lima tahun lalu. Dia berharap semakin banyak pedagang di Pasar Rangkasbitung memiliki kartu Laku Pandai. 

Keuntungan

Kepala Seksi Retribusi Disperindag Kabupaten Lebak Dedi Setiawan mengatakan e-retribusi diberlakukan sejak 2 Nopember 2018. Besarnya retribusi per hari bervariasi, yakni Rp. 7.000 untuk ruko, Rp. 5.000 untuk toko, Rp. 3.000 untuk kios, dan Rp. 2.000 untuk lapak.

Penerapan e-retribusi bertujuan mengurangi kebocoran anggaran dan meningkatkan penggunaan uang elektronik, khususnya di kalangan para pedagang di Pasar Rangkasbitung. Retribusi langsung sidalurkan ke rekening kasa daerah Pemerintan Kabupaten Lebak. Sebelumnya, retribusi ditarik dengan karcis sebagai bukti. 

Para pedagang lalu diedukasi untuk menggunakan kartu Laku Pandai. " Sistem ini tak bisa langsung diberlakukan terhadap para pedagang. Banyak pedagang yang belum paham. Kami arahkan mereka mengaplikasikan e-retribusi,  ucap Dedi.  

Saat meluncurkan sistem itu, Pemkab Lebak mengadakan Gebyar Elektronifikasi Retribusi Pasar buat mempromosikannya. Acara yang diisi pertunjukan musik, promosi program Pemkab Lebak dan pemberian suvenir itu didukung Bank Jabar Banten. Didukung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Banten, elektronifikasi retribusi merupakan tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Nontunai pada Pemerintah Daerah. Sebelumnya, Pemkab Lebak melakukan studi banding ke Pasar Klewer dan Pasar Kota Sragen, Surakarta, Jawa Tengah.

Ke depan, penerapan e-retribusi terus diperluas secara bertahap dengan sosialisasi. Peningkatan junlah pengguna kartu Laku Pandai sejauh ini dinilai sangat menggembirakan. Pada akhir November 2018, jumlahnya hanya 30 pedagang. Kini 400 pedagang menggunakan kartu itu. Di Pasar Rangkasbitung terdapat 1.669 ruko, toko, kios, dan lapak. Jumlah pedagang sekitar 1.000 orang. Setiap pedagang bisa memiliki lebih dari satu unit usaha.

Dedi mengatakan, belum semua pedagang menggunakan kartu itu karena mereka harus mengajukan permohonan sebagai pemilik Laku Padai. Saat ini, e-retribusi masih dilaksanakan seiring dengan pembayaran pungutan retribusi secara manual. Pemkab Lebak berencana menghapuskan pembayaran retribusi dengan uang tunai. Karena itu, semua pedagang di Pasar Rangkasbitung diharapakan sudah menggunakan kartu Laku Pandai pada akhir 2019. 

Kami memilih pasar sebagai lokasi penerapan penerapan e-retribus karena perputaran uangnya termasuk besar. Aktivitas para pedagang juga berlangsung 24 jam. Selain itu, sistem ini juga mengurangi kemungkian fitnah karena administrasinya jauh lebih rapi, kata Dedi sambil tersenyum.     

E-DAGANG

PERUSAHAAN LOKAL DOMINASI PASAR
Harian Kompas, Senin, 11 Februari 2019

Perusahaan penyedia layanan perdagangan elektronik atau e-dagang buatan lokal mendominasi pasar domestik. Selain kemudahan membayar transaksi, e-dagang lokal juga unggul dalam menawarkan produk dan layanan sesuai karakteristik kebutuhan konsumen dalam negeri. 

Berdasarkan laporn riset iPrice "The Map of E-Commcerce Indonesia Q4-2018" yang dikutip Kompas, Minggu (10/2/2019), Tokopedia menjadi perusahaan e-dagang dengan rata-rata jumlah pengunjung laman terbanyak, yaitu 168 juta kunjungan per bulan. Jumlah ini naik 10 persen dibandingkan dengan triwulan III-2018. 

iPrice adalah perusahaan teknologi yang membandingkan harga produk di laman pemasaran. Khusus Indonesia, iPrice meneliti perusahaan e-dagang yang terdaftar di laman resmi Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA). Akan tetapi, iPrice mengecualikan penyedia jenis usaha penjualan tiket perjalanan, penyewaan, asuransi dan jasa finansial, pengiriman makanan, kupon, layanan uang kembali, dan iklan baris.

Riset "The Map of e-Commerce Indonesia Q4-2018" menunjukkan, Tokopedia menempati urutan pertama. iPrice menilai, membayar transaksi di Tokopedia semakin mudah dan variatif. Misalnya Tokopedia dan penyedia uang elektronik OVO telah bekerjasama sehingga pelanggan Tokopedia dapat bertransaksi melalui OVOcash dan OVOpoints.

E-dagang dengan jumlah kunjungan laman kedua terbanyak adalah Bukalapak. Pada triwulan IV-2018, laman Bukalapak rata-rata mendapat 116 juta kunjungan per bulan atau naik 20 juta dibandingkan dengan triwulan III-2018. 

Shopee dan Lazada sebagai perusahaan e-dagang regional menduduki peringkat ketiga dan keempat jumlah kunjungan laman terbanyak pada triwulan IV-2018, masing-masing 67,6 juta kunjungan dan 58,2 juta kunjungan. 

Di urutan kelima adalah Blibli.com, perusahaan e-dagang di bawah Djarum Group dengan 12 juta kunjungan. Adapun JDJD, bagian dari perusahaan e-dagang asal China, yakni JD, mendapat 16,9 juta kunjungan per bulan.

Head of Fintech Tokopedia Samuel Sentana, Jum'at (8/2), di Jakarta, mengatakan, animo masyarakat untuk berinvestasi menjadi peluang bagi Tokopedia. Sejak Maret 2018, Tokopedia menambah deretan layanan teknologi finansial, yaitu berupa penjualan produk reksadana. 

Sementara CEO JDJD Zhang Li mengatakan terus berinovasi dalam layanan distribusi. Salah satunya penggunaan pesawat tanpa awak untuk mengirim barang. 

SEKTOR PERIKANAN:

POTENSI PASAR IKAN COBIA DIGARAP
Harian Kompas, Jum'at, 8 Februari 2019

Pemerintah mendorong pengembangan budidaya ikan cobia, ikan laut dengan tekstur daging putih ini diharapkan mengisi pasar dalam negeri dan ekspor.

Budidaya ikan cobia masih dalam tahap pengembangan induk dan benih di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung.

Produk dan menu masakan ikan cobia (Rachycentron canadum) diperkenalkan dalam Bazar Produk Perikanan yang digelar di Gedung Mina Bahari III Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta, pda 7-8 Februari 2019. Pengenalan ikan cobia-yang identik dengan gabus laut itu-dipaparkan BBPBL, Lampung.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto, saat dihubungi di Jakarta, Kamis (7/2/2019), mengakui potensi pasar ikan cobia besar, tetapi masih belum digarap.

Mulai tahun ini, KKP memfasilitasi BBPBL Lampung untuk merekayasa budidaya ikan cobia agar ongkos produksi lebih efisien. Dengan demikian, harga pokok pembelian (HPP) dapat ditetapkan Rp. 20.000-Rp. 30.000 per kilogram (kg). Dengan HPP sebesar itu, ikan cobia dapat diterima pasar.

Usaha budidaya iakan cobia yang digarap ditambak atau keramba jaring apung (KJA) ditargetkan untuk dikembangkan menjadi skala industri. Masa produksi ikan cobia berlangsung satu tahun, dengan bobot 5-6 kg per ekor. Dengan hasil panen berukuran besar, ikan berpotensi diolah menjadi irisan atau filet.

KKP menggandeng pelaku usaha untuk mulai menggarap usaha budidaya ikan cobia. Targetnya, tahun ini ikan cobia bisa diterima masyarakat, dipasarkan, serta diekspor. 

Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (APSI) Budhi Wibowo mengemukakan, ekspor cobia sangat terganting harga bahan baku agar kompetitif.